wakil ketua dpr priyo budi santoso mengatakan putusan mahkamah konstitusi yang memberikan kuasa kepada dpd agar mengajukan dan membahas rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan seperti dan diharapkan dpd.
saya harap dpr akan mematuhi putusan mk soal kewenangan dpd dalam proses legislasi bersama dpr serta presiden. cuma saja dpd belum bisa ikut memutuskan serta ketok palu pada paripurna dpr bersama presiden, kata priyo budi santoso selama `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.
pembicara lainnya pada dialog itu adalah, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, dan pakar hukum tata negara irman putra sidin.
menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi dan mengabulkan gugatan uji materi kepada uu no 27 tahun 009 perihal md3 dan uu no 12 tahun 2011 perihal pembentukan peraturan perundangan sudah membesarkan kewenangan dpd, meski masih separuh dan diimpikan oleh dpd.
Yang Lain: cincin couple - cincin kawin murah - cincin kawin murah - cincin tunangan murah
meskipun dpd telah mempunyai kewenangan supaya mengajukan dan membahas ruu bersama dpr, papar dia, namun belum mempunyai hak supaya ikut menentukan.
dpd juga belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menungkapkan pendapat, dan sebagainya. namun, putusan mk itu adalah momentum berguna kepada dpd supaya berperan lebih aktif selama proses pembicaraan ruu, ujarnya.
politisi partai golkar ini menambahkan, selanjutnya tergantung dalam cara dod ri supaya meyakinkan dpr ri serta tokoh-tokoh nasional pada mewujudkan peran tersebut.
ketua dpd irman gusman mengatakan putusan mk tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada dpd supaya merumuskan juga membahas ruu bersama dpr, terutama ruu yang tenntang melalui otonomi daerah.
irman harapkan, melalui keterlibatan dpd dalam pembicaraan ruu dengan demikian mau kian memperbaiki produktivias dan kualitas produk uu yang dihasilkan dpr bersama dpd.
bagi kami ketika ini yang penting prosesnya dulu, oleh karenanya mekanisme legislasi sesuai dengan putusan mk, katanya.