Hipmi dukung pencabutan subsidi BBM

himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) mendukung pencabutan subsidi bahan bakar minyak agar kelompok dan tak memenuhi syarat membeli subsidi untuk penyehatan fiskal serta kondisi perekonomian.

cabut saja sebab mampu dialihkan agar pendanaan sektor yang lain dan lebih produktif juga berdampak positif kepada perekonomian, papar bendahara umum hipmi bayu priawan djokosoetono di jumpa pers kesiapan penyelenggaraan indonesian young leaders 2013 di jakarta, rabu.

lebih spesifik, bayu mengatakan bahwa pencabutan subsidi bbm itu ditujukan untuk kendaraan-kendaraan pribadi sebab mereka adalah orang-orang dan sebenarnya tidak berhak mencari subsidi daripada negara.

bbm agar pembangkit listrik, agar angkutan umum dan sejenisnya yang dipergunakan dengan penduduk banyak, silakan disubsidi, kata bayu.

Informasi Lainnya:

menurut dia, subsidi bbm untuk pembangkit listrik juga angkutan umum akan dinikmati oleh masyarakat serta mau berdampak positif kepada kondisi perekonomian.

pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga bbm subsidi jenis premium serta solar agar mobil pribadi dari rp4.500 menjadi rp6.500--rp7.000 per liter mulai mei 2013.

menteri esdm jero wacik usai rapat kebijakan bbm bersama seluruh gubernur dalam jakarta, selasa, menyatakan bahwa pihaknya masih mematangkan rencana kenaikan harga bbm dan diberlakukan terhadap kendaraan pribadi tersebut.

presiden susilo bambang yudhoyono dijadwalkan mengumumkan opsi kebijakan bbm bersubsidi dan akan dijalankan.

menurut jero, jika kenaikan harga bbm untuk kendaraan pribadi diterapkan mulai mei 2013, dengan demikian penghematan subsidi bbm yang dibeli bisa rp21 triliun.

ia juga mengatakan kiranya hampir seluruh gubernur menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah.

tadi mengerucut rp6.500 per liter agar kendaraan pelat hitam. bahkan, banyak beberapa gubernur dan minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju, katanya.

menurut dia, prinsip kebijakan bbm yang akan diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang kini salah sasaran.

pemerintah, lanjut dia, ingin mempersiapkan kebijakan secara cermat supaya pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.