aliansi jurnalis independen (aji) padang mendesak perusahaan media menyerahkan upah baik terhadap jurnslis yang telah lulus uji kompetensi (ukj).
pernyataan itu diungkapkan ketua aji padang hendra makmur pada rangka memperingati hari buruh internasional (may day) 1 mei 2013.
tanpa perbaikan kesejahteraan, ukj tidak ingin banyak berarti meningkatkan kondisi seluruh masalah jurnalisme selama indonesia, katanya,
seiring mulai gencarnya pelaksanaan ukj belakangan ini, aji padang mencermati ada cara maju pada mengupayakan peningkatan standar kompetensi dan kapasitas jurnalis selama menjalankan profesinya.
Informasi Lainnya:
saat ini paling tidak 3.000 jurnalis sudah lulus ukj di jenjang wartawan utama, madya dan muda dan diselenggarakan lima lembaga penguji kompetensi. angka itu akan selalu bertambah selama waktu dekat.
aji padang memandang, semangat peningkatan kapasitas jurnalis ini semestinya mengakibatkan perusahaan media memperbaiki kesejahteraan jurnalis. manakala upaya tersebut tak ditindaklanjuti melalui peningkatan kesejahteraan wartawan, dengan demikian standar kompetensi wartawan tak mau melaksanakan berbagai masalah profesionalisme pada dunia pers dan terjadi akhir-akhir ini.
untuk menetapkan upah baik terhadap jurnalis, perusahaan media mampu mempedomani standar upah bagus dan sudah dikeluarkan aji pada seluruh kota.
jurnalis pada sumaetra barat dengan masa kerja 1 hingga 3 tahun, aji padang memutuskan upah pantas sebesar rp2.912.066, katanya.
ia menyatakan, penetapan upah pantas itu dilakukan dengan menginvetarisasi kebutuhan jurnalis sehari-hari meliputi komponen kebutuhan makan, sandang juga perumahan dan kebutuhan lainnya, seperti transportasi, komunikasi, kesehatan, rekreasi, sosial kemasyarakatan, bacaan, alat kerja serta tabungan serta menggarap survey harga ke pasar.
penetapan upah bagus versu aji mampu merupakan acuan dan relevan dalam standar pengupahan jurnalis berkompeten. penyampaian standar upah bisa jurnalis ini dan mesti dilaksanakan agar perusahaan media, jurnalis juga pekerja media dapat menjadikannya patokan dalam merumuskan serta menegosiasikan nilai upah bagi jurnalis serta atau karyawan perusahaan media.
kondisi terkini menunjukan, kesejahteraan mayoritas jurnalis di indonesia termasuk pada sumatra barat, baru memprihatinkan. masih banyak buruh intelektual itu dan digaji dengan upah tak baik, malahan yang lebih miris, digaji pada bawah upah minimum provinsi.
kondisi ini serta diperparah dengan adanya seluruh persentasi pemecatan sepihak jurnalis dengan perusahaan media, sikap anti serikat pekerja, dan kehadiran pengabaian hak-hak jurnalis yang berusaha dibuat koresponden, kontributor dan stringer oleh perusahaan media.